Kelembagaan pertanian dan petani belum terlihat perannya dalam mengatasi permasalahan tersebut. 18 No. Kelembagaan Kelembagaan. Namun, tanpa mengesampingkan sumbangsih terhadap pembangunan pertanian, kelembagaan ekonomi petani masih berkutat dengan berbagai macam permasalahan dalam membantu petani berdaya terutama dalam hal karakter dan perfomanya, padahal pentingnya KEP mendapat pengakuan dalam pembangunan pertanian di negara. (4) Kebutuhan mengatasi Masalah Kelembagaan Pertanian dalam hal sumberdaya manusia (SDM) dan kelembaga-annya. (2017). 13. Box 2 Kamal Bangkalan Madura. 2017 . Yani 70 Bogor, 16170 ABSTRACT Institutional of Vegetable Commodity Marketing and Partnership: Cases in Villages of Menurut Dimyati (2007), permasalahan yang masih melekat pada sosok petani dan kelembagaan petani di Indonesia adalah: 1. agribisnis adalah sebagai berikut: 1. Kelembagaan, Jurnal Ilmu-Ilmu Pertanian 3, No. Mata Kuliah Sosiologi Perkebunan. Lembaga Penelitian dan Penyuluhan a. Teraplikasinya teknologi inovatif spesifik lokasi di kawasan pertanian. Pengembangan Kelembagaan Pertanian untuk Peningkatan Kapasitas Petani terhadap Pembangunan. UU 19/2013 PERLINDUNGAN PEMBERDAYAAN PETANI PERMENTAN 18/2018. Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya dilaksanakan secara terarah dan sistematis untuk mencapai kemandirian. Tutorial (Small group discussion & individual task) c. Di Kecamatan Batang Asamr, terdapat dua jenis lembaga pembiayaan, yaitu lembaga pembiayaan formal dan lembaga. 4, Desember 2006 : 281-314Hal ini dapat disebabkan oleh peran kelembagaan pertanian di Kabupaten Jember yang masih kurang. Pertanian, (3) Pusat Pembelajaran, (4) Pusat Konsultasi Agribisnis, dan (5) Pusat pengembangan Jejaring kemitraan. (2019). 82/2013, kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi merupakan sesuatu yang harus ditumbuhkan dan dikembangkan di pertanian Indonesia. Kelembagaan Petani dalam menjalankan Usaha Tani yang produktif, maju, modern dan berkelanjutan; dan f. Penumbuhan kelembagaan keuangan mikro agribisnis dari gapoktan penerima BLM-PUAP. Sesuai dengan Surat Menteri Pertanian No. id Diterima 13 Januari 2020, disetujui 27 Mei 2020 ABSTRAK Kelembagaan pengelolaan lahan pertanian dalam hal konsolidasi dan program pertanian korporasipertanian. To learn more, please read our privacy policy. 26(1) April 2017. Kinseng2), Fredian Tonny 3), Anna Fatchiya 4), Tri Budiarto5). Pengertian kelembagaan pertanian Kebutuhan dasar manusia dan kelembagaan sosial – ekonomi Lembaga tradisional dan lembaga modern di pedesaan Kelompok sosial dan organisasi sosial Social capital di daerah pedesaan. 928. Terminologi lokal dimaksud meliputi dasar-dasar untuk melakukan tindakan kolektif, energi untuk melakukan konsensus, koordinasi tanggung jawab;serta. 02/SM. Agrimarketing is the sum of the processes, functions, and servicespertanian dan mutu lingkungan serta keberlanjutan sistem produksi merupakan hal yang kritikal bagi usaha pertanian di negara tropis termasuk Indonesia,. Keragaan Industri Pangan (Makanan dan Minuman) Di Indonesia (Sumber: Bps dan Kemenperin 2017 – Diolah). 160/4/2007 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani. 1. 1 TUJUAN 1. Saat ini potret petani danSecara spesifik, penguatan peran kelembagaan juga penting dalam menghadapi kompleksitas peluang dan tantangan pembangunan pertanian ke depan, kemajuan teknologi informasi, konvergensi komunikasi, inovasi masa depan, akses terhadap pasar, akses terhadap sumberdaya produktif, penyuluhan cafetaria, daya saing lembaga petani. peranan kelembagaan pertanian, termasuk didalamnya kelembagaan petani, sangat menentukan keberhasilan pembangunan pertanian itu sendiri (Oktavia et al. MODEL PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PETANI MENUJU KELEMBAGAAN EKONOMI PETANI di KECAMATAN SINDANGKASIH CIAMIS Lukman Effendy Email : F1515di@gmail. Hana Indriana. pertanian namun sebagian besar menunjukkan kinerja optimal, kecuali pada sebuah komuditas, kelembagaan pertanian yang merupakan sutau hal yang sangat berpengaruh dalam pengembangan pertanian di Indonesia khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan. 8 pelaku usaha melalui pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian dan peningkatan kapasitas SDM pertanian; - Menyusun dan penyebarluaskan materi. 68k views • 26 slides Pengembangan SDM Pertanian, 2011). Telepon (031) 3013483 E-mail: [email protected] merupakan kelembagaan pertanian terdepan di lapangan, di kecamatan, setiap BPP dibagi ke dalam wilayah-wilayah kerja penyuluh pertanian. Sekretariat Direktorat Jenderal. 2. TINJAUAN PUSTAKA Pembangunan pertanian tidak dapat terlaksana hanya oleh kegiatan para petani sendiri, dan untuk merubah bentuk pertanian dari yang bersifat subsistenpenyuluhan pertanian yang dapat diakses petani . pdf - Free download as PDF File (. ,M. Kelembagaan sarana produksi pertanian dapat meliputi para pedagang benih/bibit, pedagang pupuk, pedagang pestisida/herbisida, dan pedagang input usaha tani lainnya. Mata Kuliah Sosiologi Perkebunan. Di samping itu, keberadaan. Kelembagaan pertanian menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang ada antara lain: 1. Statistik SDM Pertanian dan Kelembagaan Petani 2020 viii Statistics of Agricultural Human Resources and Farmer Institution, 2020 Tabel 1. Sistem Kelembagaan Kelompok Ternak Simpay Tampomas Aspek kelembagaan sangat penting bukan saja dilihat dari segi ekonomi pertanian secara keseluruhan, tetapi juga ekonomi pedesaan. Tugas Pokok Penyuluh Pertanian . E-mail. kelembagaan yang dapat dipilih, bukan tujuan dan juga bukan keharusan. Kementerian Pertanian Republik Indonesia (disingkat Kementan RI). Kelembagaan Aparatur Dalam hal ini aparatur berperan sebagai agen penyuluhan bagi para petani agar para petani dapat bekerja dengan baik dan benar sehingga. 29, Juni 2012. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45/Permentan/ OT. Kontribusi devisa pertanian sebagai sumber paling penting bagi surplus neraca perdanganagan melalui ekspor produk pertanian dan produk pertanian yang mengantikan produk impor. Aturan yang berkembang pada kelembagaan local. 28. Close suggestions Search Search. Pengembangan jejaring kerjasama pelatihan dalam dan luar negeriPeningkatan kapasitas sumber daya manusia pertanian untuk peningkatan produktivitas sumber daya manusia. 160/4/2007 Pengembangan (tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan kelembagaan merupakan Petani) salah satu komponen pokok dalam keseluruhan rancangan Revitalisasi. HASIL DAN PEMBAHASAN. 3 . pengembangan kelembagaan pertanian. Persentase capaian dari masing-masing indikator kinerja Badan PPSDMP tahun 2021 telah terealisasi sebagai berikut :. Akan tetapi bentuk campur tangan pemerintah tidak bersifat koersif, namun lebih bersifat memfasilitasi sehingga mampu meransang pertumbuhan kelembagaan yang bersifat kohesif. Dinamika Kelembagaan Pertanian Organik Menuju Pembangunan Berkelanjutan. Penyuluhan : Petunjuk Bagi Penyuluhan Pertanian. Staf Khusus Menteri Bidang Kelembagaan dan Tata Hubungan Kerja; Terdapat pula beberapa unit eselon IIa yang bertanggung jawab kepada Menteri Pertanian, tetapi dikoordinasikan melalui Sekretaris Jenderal, yaitu:Peranan kelembagaan dalam pengembangan pertanian sangat penting, karena kelembagaan berfungsi untuk mengatur, memfasilitasi, mendidik para petani untuk lebih maju di dalam pertanian. Lembaga - Lembaga Pendukung Pengembangan Agribisnis. SOSIALISASI KELEMBAGAAN EKONOMI PETANI (KEP) Permentan No. close menu Language. Agribisnis adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang suatu sistem pertanian yang bertujuan untuk memperoleh pendapatan yang paling tinggi baik berbentuk natura maupun uang melalui usaha dibidang pertanian. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik. pengembangan kelembagaan pertanian. Kebutuhan ketrampilan yang lebih cakap dibanding usaha produk serelia. Pembanguan pertanian dan kelembagaan di Indonesia 6. ppt. 2. Buku Statistik Sumber Daya Manusia (SDM) Pertanian dan Kelembagaan Petani Tahun 2020 berisi Data SDM pertanian dan Kelembagaan Petani yang mencakup data : 1). ac. Dalam kehidupan komunitas petani, posisi dan fungsi kelembagaan petani. Pusat Penyuluhan Pertanian. kelembagaan) terhadap petumbuhan ekonomi dan pembangunan pasar yang baik runtut waktu maupun lintas negara. Latar Belakang Pembangunan pertanian nasional mencatat bahwa dalam upaya pemberdayaan masyarakat terutama petani kecil, pemerintah telah menerapkan berbagai sistem kelembagaan dan kemitraan dikarenakan tingkat kesejahteraan petani terus menurun sejalan dengan persoalan-persoalan klasik yang dialaminya, sekaligus menjadi bagian dan dilema dari sebuah kegiatan usahatani di. PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR : 273/Kpts/Ot. dan Waridin. "Korporasi petani adalah Kelembagaan Ekonomi Petani berbadan hukum berbentuk koperasi atau. Belum terlibatnya secara utuh. Dll MereformasiStruktural,. Fakultas Peternakan dan Pertanian, Universitas Diponegoro, Jl. . 160/ 4/2007 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani; 9. Lembaga-lembaga harusnya bisa menggabungkan teknologi. Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima 5 Nilai penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi BPPSDMP (Nilai)Kelembagaan pertanian baik formal maupun informal, memegang peranan penting dalam peningkatan kualitas SDM, produksi dan pendapatan petani . Menteri Pertanian Nomor 03/KPTS/SM. Meningkatnya kapasitas kelembagaan untuk menyelenggarakan pelatihan pertanian dalam upaya pengembangan kompetensi aparatur dan non- aparatur pertanian yang dicirikan oleh: a) Terwujudnya BBPP Lembang sebagai kelembagaan pelatihan. P LATAR BELAKANG PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR: 273/Kpts/OT. Evaluasi Organisasi Kementerian Pertanian telah dilaksanakan oleh SInergi Consulting pada tahun 2013 meliputi: ketepatan fungsi, jenjang organisasi, duplikasi fungsi, satuan organisasi yang berbeda tujuan namun ditempatkan dalam satu kelompok, kemungkinan adanya pejabat. Penyuluh pertanian, penyuluh perikanan, atau penyuluh kehutanan, baikKELEMBAGAAN: Penjelasan oleh narasumber pada pelaksanaan FGD Penguatan Kelembagaan Petani Kelapa Sawit oleh Fakultas Pertanian UBT. Menteri Pertanian tentang Pembinaan Kelembagaan Petani; 2017, No. 2 Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah yang di jelaskan di atas, maka. Pada tahun 2015, bantuan alsintan sebanyak 54. Inovasi kelembagaan pertanian y ang di inisiasi oleh Badan Litbang Pertanian dapat dibagi menjadi enam (6) periodisasi, yaitu: 1. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Agustus 2013. (Sri Wijiastuti, Penyuluh Pertanian pada Pusluhtan). 1. Investasi 3. com Model Kelembagaan pada Agribisnis Padi Organik Kabupaten Tasikmalaya ABSTRACT This. 3. Kelembagaan swasta yaitu Divisi Bioteknologi Universitas Hasanuddin, PT. Oleh karena itu, kelembagaan BPP perlu ditingkatkan prasarana dan sarananya agar berfungsi dengan baik dalam melaksanakan peran tersebut. Transformasi pertanian yaitu suatu proses perubahan pada berbagai aspek di bidang pertanian. Skripsi ini berjudul “Peran Kelembagaan Pertanian untuk Meningkatkan ProduksiKelembagaan pertanian yang dalam hal ini mampu memberikan jawaban atas permasalahan di atas. • Lembaga sosial dan ekonomi lahir ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap kehidupannnya • Kebutuhan masyarakat meskipun tidak linier cenderung merupakan kebutuhan yang lahir dari kebutuhan individu sebagai anggotanya. Meningkatkan kelas kemampuan Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) dari kelas Pemula menjadi kelas lanjut; Melakukan kegiatan peningkatan. Dalam upaya meningkatkan pembangunan pertanian yang lebih maju, peran kelembagaan pertanian menjadi sebuah penggerak utama untuk mencapai kemajuan pertanian. 11. Keragaan (performance) kelembagaan pertanian dalam pengembangan nilam Aceh Kelembagaan yaitu organisasi yang mampu menghasilkan ragam produk yang dapat memanfaatkan dan mengembangkan ke-unggulan komparatif atau keunggulan kompetitif, mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan agribisnis. Kebutuhan ketrampilan yang lebih cakap dibanding usaha produk serelia. 076 orang dan kelembagaan kelompok tani sebanyak 4600 Penelitian kelembagaan pertanian telah banyak dilakukan, antara lain: Transformasi Kelembagaan Tradisional Untuk Menunjang Ekonomi Kerakyatan di Pedesaan (Saptana, et al, 2003), Ekonomi. 1990 -1999, 4. Kelompok tani yang selanjutnya disebut Poktan adalah kumpulan petani/peternak/ pekebun yang dibentuk oleh para petani atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan sumberdaya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan dan. Paradoks pembangunan pertanian yang tidak berbasis agribisnis yang mana peningkatan produksi dan produktivitas tidak serta merta diikuti dengan peningkatan pendapatan karena harga yang tidak sesuai yang diterima petani. Jurnal Ekonomi Pembangunan, 6(1), 38–47. 200/I/O5/2019 tentang Pengelolaan Balai Penyuluhan Pertanian perlu melakukan penguatan kelembagaan penyuluh pertanian dan optimalisasi peran tenaga fungsional penyuluh pertanian pada Unit Pelayanan Teknis Pertanian, dengan membentuk Balai Penyuluh Pertanian;Nasrul, Wedi. 196 orang Penyuluh Pertanian PNS, serta honorarium dan BOP bagi 19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 273/Kpts/OT. Kementerian Pertanian juga tengah menarik. Kelembagaan tersebut tentunya harus kuat dan didukung oleh kapasitas sumberUndang-Undang Nomor 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan mengatur tentang sistem penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan secara holistik dan komprehensif dalam suatu pengaturan yang terpadu, serasi antara penyuluhan yang diselenggarakan oleh kelembagaan. STRATEGI PENGUATAN KELEMBAGAAN EKONOMI AGRIBISNIS KOPI SECARA INTEGRATIF DI KECAMATAN SUMBER WRINGIN KABUPATEN BONDOWOSO. 19/2013, dan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. Kemampuan kelompok tersebut dalam mencapai tujuan 2. 2 Konsep Pembangunan Pertanian Pembangunan pertanian pada dasarnya meliputi pengembangan dan peningkatan pada faktor-faktor: teknologi, sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan kelembagaan (Uphoff, 1986; Johnson. ,M. Oleh karena itu, kajian mengenai kelembagaan pertanian, khususnya terhadap produk berbasis pangan lokal seperti talas beneng dengan mengedepankan pendekatan partisipatif perlu dilakukan. Persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya (20) Jumlah Anggaran : Rp 754. Oleh: Dwi Retno Andriani, SP. 2 Agustus 2017 91-106 Analisis Kelembagaan Rantai Pasok Agroindustri Kopra Rosidi dkk. Memiliki struktur organisasi kelembagaan petani (poktan,gapoktan) telah memiliki kepengurusan yang melakukan kegiatan usaha atau. Dalam pengembangan kelembagaan ada satu faktor yang harus dipertimbangkan bahwa kelembagaan dibentuk dalam proses yang berlangsung secara terus-menerus (on going) yang melibatkan semua pelaku organisasi. 2004. Â Â Kelembagaan ekonomi petani adalah lembaaga yangKelembagaan pertanian dalam hal ini mampu memberikan jawaban atas permasalahan. Kelembagaan Petani dalam menjalankan Usaha Tani yang produktif, maju, modern dan berkelanjutan; dan f. , 2018). kualitas sumber daya manusia dan kelembagaan pertanian nasional, Birokrasi BPPSDMP yang efektif, efisien dan berorientasi layanan prima, dan Terkelolanya anggaran BPPSDMP yang akuntabel dan berkualitas. Structural Equation Modeling. IP. Pembangunan pertanian dengan paradigma baru ini diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat perdesaan yang akan menjadi pendorong pertumbuhan sektor non-pertanian. Dinas Pertanian Kabupaten Kerinci, LSM/ Pemerhati Lingkungan, Akademisi, dan Masyarakat. 273/Kpts/OT. KelembagaanPengembangan kelembagaan pertanian sangat penting untuk peningkatan kapasitas petani agar mampu bersaing dan tangguh dalam menghadapi persaingan global (Veronice et al. 1. Kelembagaan penyuluhan pemerintah adalah lembaga yang dibentukKelembagaan petani dibentuk pada Salah satu permasalahan dalam dasarnya mempunyai beberapa peran, yaitu: (a) pengelolaan sumberdaya pertanian adalah tugas dalam organisasi (interorganizational task) masalah kelembagaan pertanian yang tidak untuk memediasi masyarakat dan negara, (b) mendukung, salah satunya kelembagaan petani. Aria Surialaga Cibalagung, Kota Bogor Riddia. 2) Terlaksananya pemasaran hasil pertanian termasuk penyediaan aneka. Pertanian, Universitas Hasanuddin. Pelatihan BPP Kostratani diikuti Penyuluh Pertanian baik dari Pusat maupun BBP2TP, Widyaiswara UPT, serta Dosen Polbangtan Badan PPSDMP. Kelembagaan petani sebagai suatu keniscayaan dalam pengembangan agribisnis a. LembagaAsli. LATAR BELAKANG Pada tanggal 11 Juni 2005 Presiden RI telah mencanangkan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan. 281 Gambar 16. Connect failed: MySQL server has gone awayPeran Wanita Tani dalam Pembangunan Pertanian. Kelembagaan Petani tanpa ijin tertulis dari Program Studi Penyuluhan Pertanian Penugasan/Praktik VII Mahasiswa mampu Identifikasi dan Penetapan - Pra Modul, - Refleksi teori - Kelengkapan Observasi 2,5% (T) 100’ (T) 1-54 2,5% (P) 120’ (P) melaksanakan Model Penumbuhan dan ktik Laptop, dengan kondisi dan keterpercayaan aktifitas. KELEMBAGAAN PERTANIAN. 1. Kelembagaan Pertanian. Seluruh kegiatan ekonomi untuk memproduksi dan mendistribusikan sarana produksi yang dibutuhkan, termasuk ke dalam subsistem. Pokok Bahasan :. Falsafah. Kelembagaan Pertanian. Penelitian ini juga berfokus pada pengaruh faktor sosial ekonomi seperti usia, pendidikan, dan modal petani dalam pengambilan keputusan petani untuk menggunakan kartu taninya. Sejauh ini upaya peningkatan produksi pertanian senantiasa dikaitkan dengan penerapan dan jenis teknologi, padahal peran lembaga dan kelembagaan pertanian dalam proses penyebaran dan adopsi inovasi teknologi pertanian serta pemasran hasil masih. Mata Kuliah Sosiologi Perkebunan. Kelembagaan Pertanian. Pengertian kelembagaan pertanian Kebutuhan dasar manusia dan. Model Pengembangan Kelembagaan Petani Menuju Kelembagaan Ekonomi Petani. 67 Tahun 2016 Tentang Pembinaan Kelembagaan Petani; Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Untuk itu, awal dari rencana penguatan kelembagaan yang paling mendasar adalah bagaimana daya saing produk pertanian dalam arti luas bisa meningkat. id / lukmanmb@yahoo. (On Farm dan Off Farm). Sucihatiningsih, D. Sistem produksi pertanian di Indonesia umumnya dicirikan oleh kondisi sebagai berikut: (1) skala usaha kecil dan penggunaan modal kecil; (2) penerapan. Adalah kelembagaan petani mempunyai peran penting dalam pembangunan pertanian berkelanjutan yang. Mengetahui hasil kinerja penyuluh pertanian PNS dan THL-TB Penyuluh Pertanian dalam melaksanakan tugas dan fungsinyaKondisi ini menyebabkan agribisnis hortikultura menjadi tidak efisien dan tidak terorganisir. Pasal 1 Pedoman Penilaian Kelembagaan Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya (P4S) Berprestasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian. Data Pusdatin Pertanian (2016), menunjukkan impor gula pada 2015 mencapai 2. Indonesia merupakan negara tropis yang memiliki curah hujan yang tinggikelembagaan petani dalam pengembangan agribisnis 1. KELEMBAGAAN PERTANIAN. landasan umum; strategi atau dalam istilah perencanaan disebut recana strategis ( renstra ) adalah rencana pembangunan jangka menengah skpd atau sekarang disebut opd ( organisasi perangkat daerah ) yang merupakan dokumen. Classroom b. Pengertian kelembagaan pertanian Kebutuhan dasar manusia dan kelembagaan sosial – ekonomi Lembaga tradisional dan lembaga modern di pedesaan Kelompok sosial dan organisasi sosial Social capital di daerah pedesaan. 2. Dinamika Kelembagaan Pertanian Organik Menuju Pembangunan Berkelanjutan. Untuk. , 2003). Kelembagaan ini pada. Kelembagaan di bidang penyediaan alat dan mesin pertanian Lembaga ini berwujud perusahaan pembuat alat-alat pertanian seperti alat pembajak sawah dan mesin penggiling padi 3. Lingkungan Kelembagaan Pengolahan Hasil Pertanian 81 KWT di wilayah Kelurahan Sidorejo Kidul, Kecamatan Tingkir, setiap KWT sudah mempunyai kelembagaan pasar dengan pangsa pasar sendiri dengan didatangi sendiri oleh para pedagang-pedagang keliling. 1980 - 1989, 3. PEDOMAN PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN KELOMPOKTANI DAN GABUNGAN KELOMPOKTANI LAMPIRAN 1. Jurnal Pangan, Vol. Agribisnis Perdesaan (PUAP) PUAP merupakan program dari Kementerian Pertanian dalam upaya membangun desa mandiri pangan berlandaskan agribisnis. KEP umumnya tumbuh kebanyakan berasal dari bantuan program pemerintah seperti Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan. Oleh karena itu, petani dapat menumbuhkembangkan kelembagaan dari, oleh, dan untuk petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan petani itu sendiri sesuai denganRenstra Kementerian Pertanian 2020-2024; Surat Edaran Nomor 3400 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Jam Kerja selama PPKM Covid-19 September 2021; Surat Edaran Nomor 2024 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas SE tentang Penyesuaian Sistem Kerja dan Kegiatan Perjalanan Dinas ASN Dalam Tatanan Normal. Hal ini mengindikasikan bahwa kemampuan modal petani padi dan petani sayuran semakin baik sehingga mereka semakin mampu membeli pupuk yang.